JAKARTA– Relawan Garis Keras Prabowo Gibran turut menyampaikan Hasil Observasi dan Audit Investigasi dilapangan, yang dijalankan selama 1 (satu) Semester pasca Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) resmi dipimpin oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG RI), Dr Febrie Adriansyah SH MH beserta seluruh Jajaran, yang berasal dari berbagai unsur dan atau Lintas Kelembagaan Negara.
Relawan yang menamakan dirinya itu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) jelaskan, bahwa Wibawa seorang Presiden Republik Indonesia justru dipertaruhkan tatkala berjalannya Program Penertiban Kawasan Hutan oleh Satuan Tugas (Satgas) PKH yang terdiri dari berbagai Lintas Sektoral Lembaga Negara.
Observasi dan Audit Investigasi yang dimaksud telah berlangsung cukup lama, tentunya sesaat kegiatan Penertiban Kawasan Hutan berlangsung dan justru diketahui diberlakukannya pola Kerjasama Operasional (KSO) oleh PT Agrinas terhadap berbagai pihak, mulai dari Kelompok Tani hingga Perusahaan Swasta.
Relawan Prabowo Gibran Soroti Kinerja PT Agrinas: Pola KSO yang Amburadul, Stigma Terkait Mafia Berganti Seragam Hingga Wibawa dan Wajah Presiden yang di Pertaruhkan.
Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran itu berkali-kali menegaskan, agar Pimpinan beserta seluruh Manajemen PT Agrinas serius bekerja dan benar-benar menjaga Wibawa sekaligus Wajah Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purn TNI Prabowo Subianto.
“Negara ini melalui Satgas PKH sedari awal memiliki niat yang baik, menelusuri sumber-sumber Kebocoran Keuangan Negara pada sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan, namun justru dalam perjalanannya berubah pola, yang seharusnya PT Agrinas sebagai bahagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) langsung bekerja menunaikan Tugas Pokok dan Fungsinya, ternyata justru menjalankan pola KSO secara amburadul dan non-prosedural, sehingga tak salah muncul stigma, bahwa Praktek Mafia hanya sekedar berganti seragam, Wallahuallam Bissawab” ujar Larshen Yunus.
Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran itu mencontohkan, bahwa Lahan dan atau Kebun yang dikatakan masuk dalam Kawasan Hutan, yang selama ini dikuasai sekaligus dikelolah oleh Perseorangan maupun Perusahaan Swasta, secara spontan dirampas negara, namun pada akhirnya di KSO-kan kepada Perusahaan yang sama maupun PT atau CV yang sejenisnya, lalu apa maksudnya? Ini yang perlu dijelaskan oleh Negara, dalam hal ini Direktur Utama PT Agrinas maupun Kasatgas PKH di Jakarta.
“Kalian itu bekerjalah dengan baik dan benar, jaga martabat bapak Presiden, apalagi bapak ibu sekalian mayoritas dari unsur Purnawirawan TNI/POLRI, jaga Wibawa dan Wajah Presiden Prabowo, jangan seenaknya bekerja tanpa aturan yang jelas. Pola KSO itu perlu di-Evaluasi kembali, semangat Negara dalam Menghutankan kembali Kawasan yang seharusnya ‘Tanpa Pohon Kelapa Sawit’ jadi tidak bermakna, seolah-olah Negara hanya ingin bermain-main dengan Nasib seseorang” akhir Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran, kakanda Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya, hari ini Selasa (11/11/2025). ***
